Senator Cantik Asal Sumsel, Hj Eva Susanti Minta Kemendikbud Terbitkan Aturan Kebijakan Keringanan SPP No ratings yet.

JAKARTA, PJ – Ditengah pandemi covid 19, meski tidak terpapar virus, banyak masyarakat yang terdampak. Terutama masyarakat yang bergerak dibidang wirausaha dan swasta. Perekonomian mereka anjlok, karena kebanyakan orang dianjurkan untuk dirumah saja.

Menyikapi itu, salah seorang Anggota DPD RI Dapil Sumsel, Hj.Eva Susanti pada saat rapat bersama melalui Daring dengan anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) secara lantang menyampaikan agar ada keringanan atau pemotongan uang bayaran sekolah SPP. Usulan itu adalah salah satu permasalahan yang ditemui dimasyarakat dan sangat dibutuhkan sebagian besar masyarakat untuk tetap bertahan ditengah badai pandemi ini.

Usulan ini juga tidak sekedar sebatas usulan, namun harus diatur secara jelas dalam regulasi yang mengikat agar ada kepastian. Hal itu diungkapkan Hj Eva Susanti,  Senin (22/6/2020)

“Di tengah situasi pandemi covid 19 dan kondisi ekonomi yang sedang sulit maka pihak pemerintah Kementerian Pendidikan agar membuat aturan main yang jelas bagi penyelenggara pendidikan, agar ada pemotongan biaya sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) di sekolah baik negeri maupun swasta,” Tegas Eva disaat rapat.

Lebih lanjut Eva Susanti menjelaskan, saat ini masih cukup beragam kebijakan yang ada di sekolah tentang pemotongan SPP ada yang hanya 10 persen dari jumlah yang dibayar rutin bulanan. Tentu ini perlu diatur secara jelas dan tegas bagi kementerian pendidikan untuk dikoordinasikan kepada seluruh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia.

Dalam pembutan kebijakan yang akan diterapkan pemotongan biaya sekolah atau SPP kebutuhan yang mendesak, untuk itu agar pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup dengan menghitung angka rasio kebutuhan biaya rata-rata siswa yang ada di setiap sekolah, sehingga dalam pendanaannya tepat sasaran dan tepat waktu.

“Kondisi sekolah negeri dan swasta tentu sangat berbeda baik kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran maupun fasilitas pembelajaran, untuk itulah perlu dikaji lebih mendalam dengan melibatkan seluruh pihak stake holder yang ada,” Ujar Senator yang akrab dipanggil Yuk Eva

Sumatera Selatan telah membuat kebijakan bantuan biaya kuliah UKT untuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta disubsidi oleh dana APBD Provinsi bagi mahasiswa yang terdampak covid 19, tentu ini kebijakan yang cukup populis untuk membantu masyarakat, dan perlu didukung oleh pemerintah pusat,” pungkasnya. FAB

Please rate this

Recommended For You

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: