Sekda dan 12 OPD Selasa Nanti Penuhi Undangan KPK No ratings yet.

TEBINGTINGGI, Panjinews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Empat Lawang bersama 12 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Empat Lawang, selasa (9/10) mendatang akan memenuhi undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia di Ruang Pertemuan Walikota Lubuklinggau, di Kota Lubuklinggau.

Kehadiran mereka tersebut dalam agenda Monitoring evaluasi (Monev) realisasi rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi (Renaksi) periode sampai dengan triwulan III tahun 2018.

Hal itu disampaikan Inspektur Inspektorat Empat Lawang, Dr Agusni Effendi saat ditemui diruang kerjanya, kemarin (3/10). “Iya kita akan berangkat selasa nanti, dipimpin oleh sekda dan 12 OPD termasuk Inspektur,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kegiatan program aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi oleh KPK tersebut merupakan salah satu terobosan KPK dalam meminimalisir praktek korupsi didaerah daerah seIndonesia. Nanti, setiap OPD akan membuat standar pelayanan yang disusun dan dibuat OPD itu sendiri terkait kinerjanya masing masing.

“Contohnya di Bapedda, Bapedda dituntut untuk menyusun program kerja atau rencana kerja kedalam e-Planing. Sehingga program program perencanaan kerja Pemkab kedepan mudah dipantau. Sehingga KPK bisa mengawasi dari jauh mana yang sudah terlaksana. Mana yang belum terlaksana. Dengan alasan yang jelas pula terhadap belum terlaksananya kegiatan tersebut pula,” tuturnya.

Contoh lainnya, Agusni menyebut, seperti Dinas Pendidikan (Disdik). Disdik dituntut untuk terpublikasinya anggaran, laporan berkala secara online dan offline. “Intinya ada keterbukaan masalah anggaran. Laporan bisa dibuat secara online maupun offline, sehingga mudah juga dilakukan pengecekkan. Kan petunjuk bantuan operasional sekolah (bos) harus ada keterbukaan. Uraian kegiatan bos harus ditempelkan. Sehingga bisa dipantau oleh semua orang. Itu namanya transparansi anggaran,” tegasnya.

Sehingga, apabila aksi KPK ini berjalan baik di Empat Lawang, Agusni menjamin praktek terjadinya korupsi di Bumi Saling Keruani Sangi Kerawati ini akan terminimalisir. Terutama di12 OPD yang mengikuti monev teraebut.

“Untuk progres di Empat Lawang terhadap aksi KPK ini baru diangka 90 persen. Ada beberapa OPD belum memahami maksud dari aksi KPK itu. Namun, progres akan terus ditingkatkan hingga akhir tahun mendatang. Karena ini merupakan kegiatan positif dalam pencegahan korupsi hingga ke daerah. Selaku inspektur saya sangat mendukung sekali,” tutupnya. AFA

Please rate this

Recommended For You

error: