Petahana Dilarang Gunakan Kewenangan Program Berunsur Politis Jelang Pilkada No ratings yet.

PALEMBANG, Panjinews.com – Di tahun 2020 akan ada tujuh daerah tingkat Kabupaten, yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Sumsel. Tujuh daerah yang melaksanakan Pilkada di sumsel, seluruhnya tingkat Kabupaten, yang telah menyelenggarakan pilkada 2015 lalu, hal itu diungkapkan Komisioner KPU Sumsel Divisi Perencanaan data dan Informasi, Hendri Almawijaya saat dikonfirmasi wartawan Panjinews.com via seluler, senin (6/1/2020).

Dilanjutkannya, daerah yang mengadakan perhelatan pilkada serentak yaitu, Kabupaten Ogan Ilir (OI), Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Musi Rawas (Mura), Musi Rawas Utara (Muratara). Kemudian Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, dan OKU Timur.

Menurut Komisioner KPU Provinsi Sum-sel ini, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan petahana jelang Pilkada yang akan digelar september 2020 nanti. Di antaranya dilarang melakukan pergantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Selanjutnya, petahana juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan, sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Jika bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan pertama dan kedua, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon,” ujarnya.

Ketentuan itu tegas tertuang dalam PKPU pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 dan Pasal 89 ayat 2 PKPU 15/2017 yang dengan tegas mengatur selama enam bulan menjelang penetapan calon, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Untuk itu saya menghimbau kepada paslon petahana yang berniat akan maju kembali pada pilkada nanti, agar bisa cermat dalam melaksanakan kewenangan dan mengimplementasikan program dan anggaran serta tetap mentaati perundang-undangan yang berlaku, karena bilamana melanggar akan merugikan ia sendiri dalam proses pencalonanya nanti, aplagi bila ada bukti yang kuat yang dapat dihadirkan di peradilan Bawaslu, tentu itu akan menghambat petahana bahkan sanksi terberatnya tidak bisa ikut dalam kompetisi pilkada,” tegasnya. (NAS)

Please rate this

Recommended For You

error: