Pengadaan Pin Emas di DPRD Muratara, Abaikan Rekomendasi BPK RI No ratings yet.

MURATARA, Panjinews.com – Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten musi Rawas Utara(Muratara) mengadakan atau menganggarkan belanja pakaian dinas anggota DPRD beserta atribut yang salah satu dari atribut tersebut terdapat pengadaan Pin Emas untuk anggota DPRD.

Hal itu harus menjadi koreksi bagi Sekretaris DPRD Muratara, karena berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), agar setiap daerah tidak membeli Pin Emas bagi anggota DPRD, kalaupun itu terpaksa, Pin Emas tersebut harus menjadi aset daerah.

Rekomendasi BPK ini berlaku untuk anggota DPRD terpilih periode 2019-2024. Pin yang dibeli diatas harga 1 juta, harus menjadi aset daerah dan hanya sistem pinjam pakai.

Sementara itu, Ketua DPRD Muratara, Efriansyah saat dikonfirmasi wartawan via seluler membenarkan adanya pengadaan pin emas di lingkungan DPRD Muratara. “Langsung tanya ke sekwan bae, aku dak tau jumlah anggarannyo. tupoksi sekwan itu,” katanya.

Lebih lanjut ketika ditanya, apakah pin emas tersebut tercatat sebagai aset daerah dan berapa gram berat pin emas yang didapatnya, lantas ia menjawab. “Setau aku jadi inventaris itu, dan lupo aku gram nyo, karno suratnyo dirumah,” singkat ketua DPRD Muratara

Terpisah, Sekwan DPRD Muratara, Saidi belum bisa dikonfirmasi dan masih bungkam, terkait pengadaan pin emas yang tidak direkomendasikan oleh BPK dan Kemendangri, namun masih tetap terlaksana di Dprd Muratara. NAS

Please rate this

Recommended For You

error: