Minimalisir Kerugian Negara, Febri Minta Pejabat Dinas PUPR Dievaluasi No ratings yet.

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Kekurangan Volume pekerjaan atas pelaksanaan belanja modal jalan, Irigasi dan Jaringan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (PUPR) Lubuklinggau Sebesar Rp1.711.904.494,51. Hal itu terungkap berdasarkan laporan hasil pemeriksaan badan pemeriksaan keuangan (LHP BPK) nomor 23. C/LHP/XVIII.PLG/05/2019. Selain itu terdapat pula kekurangan Volume atas pekerjaan Belanja Hibah Barang/Jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga serta kekurangan volume pekerjaan atas pelaksanaan Belanja modal gedung dan bangunan pada dua OPD, dengan jumlah 220 juta.

Masih tertuang dalam LHP BPK, atas kekurangan volume beberapa pekerjaan di Dinas PUPR Lubuklinggau tersebut diakibatkan lemah nya pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas terhadap pekerjaan fisik di OPD nya serta kurang Cermat nya PPK dan PPTK atas hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Melihat fenomena yang terjadi di Dinas PUPR ini. Febri H Rebo salah satu pengamat kebijakan pemerintah sekaligus pemuda Kota Lubuklinggau yang sering mengkritisi kinerja pemerintah, meminta kepada Walikota Lubuklinggau untuk mengevaluasi para pejabat-pejabat di lingkungan Dinas PUPR yang kinerja nya dapat mengakibatkan kerugian terhadap keuangan pemerintah Kota Lubuklinggau.

Dikatakan Febri, yang disebutkan lembaga auditor kepercayaan Indonesia didalam LHP nya dapat diartikan bahwa kekurangan volume terhadap beberapa pekerjaan di Dinas PUPR Lubuklinggau diakibatkan lemah dan kurang nya tanggung jawab para pejabat yang diberi amanah untuk mengelola keuangan negara.

“Mereka cuma asal terima saja, didalam LHP jelas diakibatkan lemah pengawasan dan pengendalian Kepala Dinas dan kurang tanggung jawabnya PPK bersama PPTK terhadap hasil pekerjaan nya. Kalau hampir semua pekerjaan kekurangan volume dapat diartikan jangan – jangan ada apa ini. Untuk itu saya mendesak Walikota harus tegas untuk mengevaluasi mereka kalau memang mereka tidak cocok ditempatkan di Dinas itu ganti yang lebih berkompeten,” Ujar Febri.

Selain itu ia juga mendesak kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yakni Tipidkor Polres Kota Lubuklinggau dan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau untuk segera turun ikut mengaudit dan menelusuri atas potensi kebocoran yang dapat berdampak pada kerugian negara dengan jumlah miliaran Rupiah tersebut yang diakibatkan buruk nya kinerja Dinas PUPR Lubuklinggau.

“Saya berharap APH tidak tutup mata atas fenomena yang berpotensi merugikan keuangan Negara ini, karena saya yakin ada yang tidak biasa dari temuan ini. Bukan hal tabu lagi kalo ada permainan fee proyek, tapi saya berharap itu tidak terjadi di lingkungan Dinas PUPR Lubuklinggau,” tegas Febri.

Hingga berita ini ditayangkan, Achmad Asril Asri selaku Kepala Dinas PUPR Lubuklinggau belum dapat menjelaskan. RIL/ Putra Sihombing

Please rate this

Recommended For You

error: