Kontraktor Lambat Bayar Denda, PPK Diperiksa Jaksa No ratings yet.

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Akibat denda keterlambatan pembangunan gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) Rumah Sakit Umum Daerah Siti Aisyah (RSSA) Kota Lubuklinggau sebesar Rp. 1,4 Miliar yang belum dibayar oleh rekanan.

Seorang Kepala Bidang (Kabid) di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Mada selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek Gedung IBS RSAA dipanggil penyidik Kejari guna diminta keterangan. Jumat (14/6).

Kasi Tindak Pidana Khusus (PIDSUS) Kejari Lubuklinggau Muhammad Ikbal. SH mengungkapkan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Mada selaku PPK sudah dua kali dilakukan penyidik Kejari.

“Pemeriksaan terhadap Mada sudah dua kali. Tidak menutup kemungkinan kedepan kita panggil kembali untuk mengungkap temuan yang dapat merugikan negara tersebut,” kata Iqbal.

Pemanggilan Mada salah satu Kabid di BPKAD Kota Lubuklinggau oleh penyidik Kejari terkait dirinya selaku PPK kegiatan pembangunan IBS RSSA pada tahun 2017. Dia diperiksa dan dimintai keterangan nya dikarenakan adanya hasil audit BPK yang menyebutkan denda keterlambatan sebesar Rp.1,4 Miliar pada Pembangunan Gedung IBS belum disetorkan pihak ketiga (rekanan) ke Kas daerah.

Proyek Pembangunan Gedung IBS dikerjakan oleh PT. RSP berdasar nomor kontrak 027/37/KONTRAK/RSSA/2017 tanggal 11 September 2017 dengan nilai kontrak Rp.19.005.709.000. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 110 hari kalender sejak tanggal 11 September 2017.

Berdasar kontrak, seharusnya pekerjaan tersebut selesai dan diserahterimahkan pada tanggal 29 Desember 2017. Namun dalam pelaksanaan nya rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Kemudian PPK memberikan kesempatan perpanjangan waktu pekerjaan (adenddum) selama 85 hari kalender dimulai pada tanggal 30 Desember 2017. Selanjutnya pekerjaan harus selesai dan diserahterimakan pada tanggal 24 Maret 2018 dengan surat pernyataan kesanggupan dari Direktur PT. RSP.

Sangat disayangkan surat tersebut tidak ditanda tangani diatas kertas bermaterai hanya berdasar kepercayaan semata. Adapun inti dari isi pernyataan antara lain sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan IBS sesuai perjanjian, bersedia dikenakan denda keterlambatan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Selain itu tidak akan menuntut denda atau bunga apabila terdapat keterlambatan pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan pada Tahun Anggaran berikutnya yang diakibatkan oleh keterlambatan revisi anggaran.

Berdasar hasil pemeriksaan fisik hingga tanggal 9 April 2019, gedung IBS berlantai 2 tersebut belum dapat digunakan karena masih terdapat pekerjaan fisik yang sedang dikerjakan baik dilantai satu (1) maupun dilantai dua (2). Anehnya lagi PPK belum mengenakan sanksi denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1,4 Miliar. (Tim)

Please rate this

Recommended For You

error: