Kasek Bawaslu Mangkir Dari Tuntutan Ampel No ratings yet.

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Aliansi Mahasiswa Pemuda Lubuklingau (Ampel) mempertanyakan dasar pemberhentian Kasek Panwaslu Lubuklinggau kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan yang dimediasi oleh Kapolres Lubuklinggau, AKBP Sunandar diruangan Mapolres Lubuklinggau, Selasa (13/3).

Putra perwakilan aliansi mengaku kecewa karena Kasek Bawaslu Sumsel, Iriadi tidak mau hadir dalam mediasi tersebut padahal pihak Polres telah menjanjikan akan menghadirkan Iriadi. Alasannya tidak mau hadir dengan alasan sakit padahal sedang berada di Kota Lubuklinggau .

Mahasiswa yang awlanya akan berunjukrasa ini akhirnya menuruti keinginan Polres untuk langsung mediasi.

Dalam mediasi ini mahasiswa dan pemuda meminta agar Bawaslu dalam hal ini Kepala Sekretariatan yang tengah berada di Kota Lubuklinggau mengklarifikasi alasan pemberhentian Kasek Panwaslu kota Lubuklinggau.

“Kita minta penjelasan kenapa dipecat karena pemecatan ini menganggu proses Pilkada Lubuklinggau, dan menyulut kegaduhan,”pintanya.

Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi,menjawab bahwa Iriadi tidak bisa hadir dalam mediasi karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk hadir.

“Pak Iriadi datang ke Linggau hanya untuk mencairkan uang untuk gaji di enam daerah,setelah itu mungkin pulang ke Palembang,”kilahnya.

Soal pemberhentian Kasek Panwaslu Lubuklinggau, Junaidi menjelaskan bahwa adanya persoalan diinternal antara tiga komisioner dengan Kasek sejak pembentukan Panwascam sampai ke pengangkatan Kasek Kecamatan.

“Pengangkatan dan Pemberhentian Kasek kota/kabupaten itu hak Kasek Provinsi kapanpun dia bisa memberhentikan, pagi dia diangkat sore diberhentikan bisa, itu wewenang Provinsi karena daerah masih adhock sementara semua bulan enam habis semua mereka itu,”tegasnya.

Selanjutnya, kata Junaidi, pengangkatan dan pemberhentian Kasek wewenang Kasek Provinsi tidak melalui prosedur dan mekanisme serta pemilihan/ rekomendasi artinya pengangkatan dan pemberhentian bisa kapan saja dilakukan sepenuhnya Kasek Provinsi (tanpa aturan perundang undangan).

Dengan demikian, pengangkatan dan pemberhentian Kasek Panwaslu Kota/kabupaten bisa dikakukan tanpa ada aturan yang mengikat baik Perbawaslu maupun undang-undang sekalipun.

“Kapan saja Kasek Provinsi mau mengangkat dan memberhentikan bisa, dan perlu kami jelaskan juga bahwa permasalahan di Lubuklinggau ini karena adanya disharmonisasi antara Kasek dengan komisioner dan kami telah memberikan pembinaan bahkan ketiga komisioner sudah mau saya pecat waktu itu tapi mereka nangis-nangis minta jangan dipecat,”pungkasnya. NSR

Please rate this

Recommended For You

error: