Kadinkes Tak Tahu Dari Mana Asal Topi Berlogo H2G No ratings yet.

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Terkait adanya pembagian topi berlogo H2g di dinkes mura, Kadinkes mengungkapkan tidak tahu dari mana asal topi H2g. Hal itu diungkapkan Mifta Hulummi saat dikonfirmasi wartawan via seluler, Selasa (7/1).

Dikatakannya, ia tidak tahu dari mana sumber pengadaan topi tersebut. “Saya tidak tahu dan tidak melihat, karena diruangan saya itu tidak ada,” ungkapnya.

Lanjutnya, mungkin saat acara family gathering di dinkes mura, dan mungkin juga barang itu sudah ada dua hari sebelum acara dinkes pada saat itu dan topi itu baru keluar saat bersamaan dengan acara dinkes. “Tapi saya tidak tahu dan tak terlihat topi itu, serta siapa yang membagikan dan untuk siapa saya tidak tahu,” ujarnya.

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun wartawan dilokasi pada saat itu, keadaan riuh di dinkes mura sedang adanya pembagian topi berlogo H2g, terlihat pegawai keluar masuk dari ruangan kepegawaian di dinkes mura dengan membawa bal topi berlogo H2g.

Terpisah, pada pemberitaan sebelumnya Komisioner KPU Provinsi Sum-sel, Hendri Almawijaya mengatakan, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan petahana jelang Pilkada yang akan digelar september 2020 nanti. Di antaranya dilarang melakukan pergantian pejabat sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

Selanjutnya, petahana juga dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan, sejak enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

“Jika bakal calon selaku petahana melanggar ketentuan pertama dan kedua, petahana yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon,” ujarnya.

Ketentuan itu tegas tertuang dalam PKPU pasal 71 ayat 3 UU 10/2016 dan Pasal 89 ayat 2 PKPU 15/2017 yang dengan tegas mengatur selama enam bulan menjelang penetapan calon, kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

“Untuk itu saya menghimbau kepada paslon petahana yang berniat akan maju kembali pada pilkada nanti, agar bisa cermat dalam melaksanakan kewenangan dan mengimplementasikan program dan anggaran serta tetap mentaati perundang-undangan yang berlaku, karena bilamana melanggar akan merugikan ia sendiri dalam proses pencalonanya nanti, aplagi bila ada bukti yang kuat yang dapat dihadirkan di peradilan Bawaslu, tentu itu akan menghambat petahana bahkan sanksi terberatnya tidak bisa ikut dalam kompetisi pilkada,” tegasnya. (NAS)

Please rate this

Recommended For You

error: