Bawaslu Mura Gelar Rakor Guna Minimalisir Pelanggaran Jelang Pemilu 2019 No ratings yet.

Musirawas, Panjinews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musirawas (Mura) gelar rapat koordinasi (Rakor) dalam rangka pengawasan tahapan kampanye penyelenggaraan Pemilu DPR, DPD dan DPRD Kabupaten/kota dan Provinsi, serta Pemilu Presiden dan wakil Presiden tahun 2019. Terpusat di Hotel Hakmaz Taba, kota Lubuklinggau, Sabtu (3/11).

Ketua Bawaslu Kabupaten Mura, Oktureni Sandhra Kirana dalam penyampaian materi rakor mengatakan, rakor dilakukan untuk menghadapi problem yang akan terjadi dalam Pemilu dan untuk melakukan koordinasi antara pihak terkait agar Pemilu 2019 berjalan dengan aman, tertib dan kondusif.

“Kami berusaha koordinasi kepada semua stakeholder setiap tahapan pemilu dan sekarang berjalan adalah tahapan perbaikan pemilih dan tahapan kampanye. Kepada seluruh pihak terkait bisa ikut melakukan pengawasan terhadap jalannya tahapan Pemilu dan pelanggaran yang kterjadi dalam tahapan Pemilu. Sampai sekarang tidak  ada partai politik yang melaksanakan kampanye,” ujarnya.

Lanjutnya, saat ini pihaknya masih mencermati daftar pemilih dan peraturan kampanye yang akan berkoordinasi dengan KPU. Tahapan DPT ada rekap di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan tingkat nasional.

“Kampanye bisa dilakukan dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye), APS (Alat Peraga Sosialisasi), media sosial, iklan media, rapat umum, debat pasangan calon dan kegiatan lainnya asalkan tidak  melanggar larangan kampanye. Untuk doorprice di larang saat pelaksanaan kampanye tapi dibolehkan adakan perlombaan dengan hadiah maksimal satu juta rupiah,” ungkapnya

Sementara itu, Komisioner KPUD Mura Divisi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat, Dasril Ismail menegaskan, pelaksanaan kampanye harus melengkapi persyaratan kampanye yg telah ditetapkan. Surat tembusan kegiatan kampanye harus rangkap empat, untuk Bawaslu, KPU, kepolisian dan arsip partai.

Sedangkan aturan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan kampanye telah ditetapkan KPU adalah sebelum pelaksanaan kampanye bisa di buat mingguan atau bulanan, namun dari pihak kepolisian mempunyai SOP yaitu tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye.

“Hal tersebut (Pemberitahuan pelaksanaan kampanye) harus dikoordinasikan supaya peserta Pemilu tidak kehilangan Hak kampanye,” tegas Dasril.

Menurutnya , administrasi perlu ditata bersama saat pelaksanaan kampanye, juru kampanye dan kegiatan harus terdaftar di KPU supaya tidak ada konflik di lapangan selama pelaksanaan kampanye. Sedangkan untuk Pilpres yang mengatur zonasi adalah KPU pusat, namun sampai sekarang belum ada penentuan zonasi.

“Tahapan kampanye dengan metode rapat umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret s/d 13 april 2019 dan tidak dibatasi oleh zonasi karena peserta kampanye pemilu cukup banyak namun waktu yang diberikan sangat minim,” pungkasnya.

Pantauan wartawan dilapangan, rakor dibuka oleh Ketua Bawaslu Mura, Oktureni Sandhra Kirana, turut dihadiri Kepala Kesbangpol Mura, Kasatpol PP Mura, Perwakilan Polres Mura, Anggota KPU Mura Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, dan Perwakilan Parpol peserta Pemilu tahun 2019. NSR

Please rate this

Recommended For You

error: