Bawaslu Mura Bantah Hindari Unjuk Rasa Hmi No ratings yet.

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Terkait unjuk rasa yang dilakukan himpunan mahasiswa islam (Hmi) di kantor Bawaslu Musi Rawas Jum’at (17/5) dan beredarnya berita kurang sedap bahwa Komisioner Bawaslu mangkir dan bersembunyi itu disangkal oleh ketua Bawaslu Musirawas, Oktureni Sandhra Kirana.

Menurut ketua Bawaslu musi rawas, yang akrab di sapa Reni mengatakan pihaknya sudah satu hari sebelum adanya unjuk rasa pihaknya sudah mengetahui kalau akan adanya unjuk rasa di bawaslu pada jum’at hari ini.

“Sehari sebelum unjuk rasa, polisi polres mura via wa telah memberi informasi kepada kita kalau teman-teman hmi akan melakukan unjuk rasa di bwaslu mura. Tetapi sudah dijelaskan dari pihak kepolisian Mura tidak dapat mengeluarkan izin karena ketentuan yang berlaku minimal h-3 pemberitahuan terkait unjuk rasa,” kata Reni kepada wartawan.

Dilanjutkan, Reni meski izin unjuk rasa tidak ada dari polres musi rawas dengan alasan unjuk rasa karena sudah perintah dari pusat. Namun pihak Kepolisian sudah bersiaga dari jam 8 berjaga di kantor bawaslu mura. Dan sudah ditunggu jam 8 sampai jam 12 mereka tidak kunjubg datang. Karena jadwal itu sesuai dengan surat yang mereka masukan ke polres musi rawas.

“Dapat kita simpulkan mereka dari jadwal dan dari prosedur izin sudah salah prosedur. Kalau kita sendiri, kita tidak buta hati, dan tetap dibiarkan mereka untuk melakukan unjuk rasa, meski tidak sesuai jadwal dan prosedurnya salah. Kita tetap biarkan unjuk rasa itu terjadi. Kita juga dengan niat hati yang baik, untuk mempersilahkan mereka diterima dan berdialog dengan tiga perwakilan dari mreka. Tetapi mereka semua mlah kabur. Dan membuat berita statement yang kurang sedap kalau Komisioner bersembunyi,” terangnya.

Sedangkan untuk, hal-hal yang dituntut. Itu semua sedang diproses di sentra gakkumdu bawaslu mura. Baru lah nanti akan ada keputusanya kalau sudah dibahas disana.

“Perlu dipertegas bawaslu Mura hanya akan memproses semua laporan yang masuk selama semua nya lengkap syarat formil dan materil sesuai undang-undang nomor 7 tahun 2017,” Pungkasnya. NSR

Please rate this

Recommended For You

error: