Bawaslu “Goes To Campus”Ajak Kaum Milenial Lakukan Pengawasan Pilkada Musi Rawas No ratings yet.

MUSIRAWAS, Panjinews.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musirawas gelar Bawaslu Goes To Campus dengan tema “Peran Serta Kaum Milenial Menghadapi Pilkada 2020, Bersama Bergerak Melangkah, Bersatu Menuju Pilkada Maju” di eks Kantor DPRD Musirawas Kelurahan Taba Pingin Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kamis (20/2).

Pantauan wartawan dilapangan, ratusan mahasiswa dari berbagai kampus, diantaranya Unmura, STIEBI Prana Putra, STKIP PGRI, UNIBI, STAIS BS dan lainnya dengan pemateri Ratna Dewi Pettalolo dari Bawaslu RI, Rektor Unmura Prof Fachrurrozie Sjarlowi, Bawaslu Sumsel, Bawaslu Mura yakni Ketua Oktureni Sandhra Kirana, Khoirul Anwar. Para mahasiswa yang hadir dibekali dengan pengetahuan seputar kepemiluan dan pengawasan Pemilu oleh pihak Bawaslu.

Ketua Bawaslu Oktureni Sandhra Kirana, dalam materinya mengatakan pengawasan Pemilu bisa dilakukan oleh siapa saja, apalagi mahasiswa biasanya disebut sebagai kaum milenial.

“Makanya kami mengajak mahasiswa, sebab mereka – mereka biasa dikategorikan sebagai kaum milenial yang sangat berpengaruh pada perjalanan Pemilu dan Pilkada. Artinya ini tidak hanya untuk Pemilu sekarang namun juga untuk pemilu sepuluh atau bahkan dua puluh tahun kedepan,” katanya.

Mahasiswa harus berani membuat gebrakan atau ide – ide yang berbeda dalam menjadi pengawasan Pemilu secara partisipatif. “Artinya, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja, namun juga bisa diperankan oleh mahasiswa,” jelasnya.

Hal senada diungkapkan, Anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan generasi muda, khususnya yang bernaung di perguruan tinggi menjadi kelompok pemilih yang cerdas.

“Karena perguruan tinggi ini salah satu pilar utama atau institusi utama yang melahirkan generasi-generasi pemilih yang masuk kategori pemilih cerdas. Jadi bukan pemilih yang pragmatis atau pemilih yang konvensional,” ujarnya.

Dewi mengatakan, para mahasiswa diharapkan keterlibatannya secara langsung dalam proses tiap tahapan. Seluruh proses ini baginya perlu diawasi. “Dan yang terlibat dalam proses ini bukan hanya penyelenggara, bukan hanya peserta, bukan hanya pemilih, tetapi juga perguruan tinggi,” sebutnya.

“Ini semua berada pada tataran proses yang harus kita kawal. Kalau proses ini bisa berjalan dengan baik, maka hasilnya bisa baik. Proses ini sesuatu yang bisa kita prediksi, sedangkan hasil itu sesuatu yang tidak bisa kita prediksi karena bersifat rahasia. Cara kita mengintervensi adalah dengan memberikan pendidikan politik. Perguruan tinggi yang kami harapkan bisa menjadi salah satu institusi yang mengintervensi dalam pengertian positif,” tambah Dewi.

Koordinator Divisi Penindakan ini mengingatkan, pasca pilkada atau pemilu perguruan tinggi tidak melupakan proses pengawasan sebagai institusi yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan.

“Jadi tidak ada yang pernah lepas dari proses, hasil, sampai pada tahapan evaluasi. Itulah seharusnya peran perguruan tinggi yang harus kita mainkan sekarang. Kita tidak boleh acuh dan tidak peduli,” tegasnya.

Dewi menambahkan, proses evaluasi kebijakan ini harusnya bisa dikonkritkan dalam bentuk misalnya karya ilmiah.

“Inilah yang kami harapkan peran perguruan tinggi untuk mewujudkan pilkada yang berkualitas akan bertumpu pada dua hal tadi, yaitu proses dan hasil. Dan terus berlanjut pada evaluasi hasil pemilu melalui kegiatan-kegiatan civitas akademika yang memberi kontribusi bagi masyarakat,” pungkasnya. (NAS)

Please rate this

Recommended For You

error: