Aktivis Tak Gentar Hadapi Penguasa Anti Kritik No ratings yet.

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Adanya surat edaran terkait akan disomasinya Aktivis Muda Muratara, Muzani Firdaus oleh Bupati H.Syarif Hidayat melalui kuasa hukumnya tentang cuitan kritikan di Facebook yang masih dalam kewajaran membuat geram sejumlah aktivis di bumi silampari, bahkan merambah hingga aktivist se sumatera selatan, Hal itu diungkapkan, Muzani ini adalah bentuk pengkebirian demokrasi aktivis dalam menjalankan tugasnya, sebagai agent of change dan agent of control. Kamis (9/20)

Dikatakannya, terkait somasi yang dilayangkan Bupati Muratara HM Syarif Hidayat melalui Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBKB) Muratara merupakan upaya kriminalisasi terhadap dirinya, menjadi preseden buruk terhadap bupati itu sendiri. Hal ini bukan membuat pihaknya lemah, malah ia merasa semakin banyak dukungan yang mengalir padanya, melalui solidaritas aktivist yang ada di Muratara khususnya.

“Kalangan pemuda dan aktivis mensupport saya dan memberi dukungan. Upaya yang dilakukan ini kemungkinan bupati ingin menaikkan rating-nya karena mau calon lagi atau lawyer yang mau naik rating, tapi kami tak pernah gentar,” tegasnya.

Menurutnya kalau memang tidak melakukan, kenapa harus  tersinggung. Untuk itu, aparat penegak hukum (APH) mengaudit harta kekayaan bupati untuk pembuktian apa yang diucapkan dirinya benar atau tidak.

Hal senada diungkapkan, Mirwan Batubara Ketua Pemuda Mandala Trikora (PMT) menambahkan, soal cuitan ini seharusnya tidak dibawah ke ranah hukum.

“Bupati selaku kepala daerah harus bijak terhadap kebebasan informasi dan bersuara dari masyarakat. Lebih jauh Muzanni ini aktivis yang getol mengkritisi pemerintah Syarif-Devi,” paparnya.

Pihaknya menduga, ini bentuk kriminalisasi suara aktivis yang menyuarakan kritikan terhadap pemerintah dan pembungkaman demokrasi.

“Kami galang solidaritas terhadap Muzanni karena ini sudah masuk dalam kriminalisasi aktivis. Akan jadi preseden buruk di Muratara bahwa demokrasi yang dibangun ternyata dinodai hal yang seperti ini,” terangnya.

Sementara itu, Angga Juli Nastionsyah selaku aktivis juga menambahkan, terkait kriminalisasi ini cuitan adalah dugaan, sebaliknya terlihat ada kekhawatiran bupati terjadi. Apabila proses kriminalisasi berlanjut, pihaknya akan terus menggalang solidaritas. Karena, tidak hanya terhadap Muzanni, akan ada aktivis lain juga diperlakukan demikian, bilamana ini dibiarkan.

“Baru kali ini mendengar kepala daerah dan terjadi di Muratara ingin mengkriminalisasi aktivis yang ada. Terlihat ada bentuk kekhawatiran terhadap aktivis dan takut dikritisi,” jelasnya.

Selain itu, Adiansyah salah satu praktisi hukum menyatakan, pemerintah harus dikritik, kalau tidak ada salah paparkan saja.

“Kami akan dampingi Muzanni, karena kami anggap tim bupati terlalu dini. Mengharap permintaan maaf, tapi sudah dibuat berita,” tukasnya, RIL/ NSR

Please rate this

Recommended For You

error: