2 Kali Mangkir, Bupati Mura Seperti Tidak Ada Itikad Baik No ratings yet.

LUBUKLINGGAU, Panjinews.com – Bupati Musi Rawas, H Hendra Gunawan kembali mangkir dari pertemuan pembahasan sengketa aset yang difasilitasi Ditjen OTDA Kemendagri dan Pemprov Sumsel di Gedung Bina Praja Palembang.

Bupati Mura hanya mengutus asisten I Setda Mura,Syaiful Ibna dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Sementara Pemkot Lubuklinggau dihadiri langsung oleh Walikota Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe dan Ketua DPRD Lubuklinggau, H Rodi Wijaya.

Rodi sangat menyayangkan sikap Bupati Musi Rawas tersebut karena sudah 2 kali tidak menghadiri pertemuan.

“Kita berharap datang, tapi ini sudah 2 kali pertemuan yang diadakan oleh Kemendagri dan DPOD , Bupati tidak hadir, ini menunjukan niat yg kurang baik dari bupati untuk menyelesaikan masalah ini,”kata Rodi.

Dengan adanya kesimpulan hasil pertemuan yang diadakan Kemendagri, Apabila bupati tidak mau menyelesaikan masalah ini maka bisa dianggap Bupati Mura melanggar UU nomor 7 thn 2001 tentang pemekaran (DOB) Kota lubuklinggau.

Dalam pertemuan yang dilangsungkan di Gedung Bina Praja Setda Pemprov Sumsel menyimpulkan tiga poin penting yang tertuang didalam berita acara.

Poin pertama, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 030/1671/OTDA tanggal 14 Maret 2019 tentang penyelesaian aset Pemkab Mura dengan Pemkot Lubuklinggau.

Poin kedua, Pemkab Musi Rawas menyerahkan 49 item aset kepada Pemkot Lubuklinggau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Poin ketiga, pelaksanaan joint opname terhadap dari 49 aset dari 55 item asset sebagaimana surat dari Pj Walikota Lubuklinggau nomor 030/33/BKD/2018 perihal permohonan penyelesaian aset.

“Inti dari pertemuan itu adalah Bupati Mura harus melaksanakan perintah undang-undang,”pungkas Kepala BPKAD Lubuklinggau, Imam Senen. NSR

Please rate this

Recommended For You

error: